Beragama, Berfatwa, Bertoleransi

Beragama, Berfatwa, Bertoleransi

319
0
ILustrasi/Sumber: i2.wp.com

“Beragamalah seperti perokok aktif. Meski beda merek tapi tak pernah saling hina. Sambil bercengrama mereka menikmati rokok sesuai selera.” @NUgarislucu

Fenomena ‘gerakan Islam politik’ di era kontemporer saat ini begitu “seksi” untuk kita cermati. Fenomena ini ditandai dengan begitu berkembangnya dan menguatnya peran dan simbolisme Islam sebagai bentuk perlawanan untuk pemberdayaan politik rakyat, khususnya Indonesia. Islam politik sepanjang sejarah berbangsa dan bernegara merupakan bendera masyarakat, sebagai bungkusan yang paling “maknyus” untuk dimunculkan ke permukaan, dan sebagai upaya reformasi politik pasca Orde Baru.

Situasi reformasi tahun 1998, bisa diibaratkan sebagai pisau tajam yang memutuskan kran-kran otoritarianisme, sehingga tercipta “Kebebasan Demokratisasi”. Persoalan-persoalan yang selama ini “dibungkam” atau dianggap akan mengancam keutuhan NKRI, sekarang dibuka luas. Semua rakyat boleh angkat bicara dan boleh berpendapat, sampai-sampai mereka lupa akan arti toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Isu utama –dalam gerakan Islam politik- pasca runtuhnya rezim Soeharto adalah adanya upaya untuk mendirikan negara Islam dan memberlakukan hukum Islam. Islam diposisikan sebagai bendera politik satu-satunya yang mesti diperjuangkan di bumi ini demi mewujudkan Indonesia yang adil, Indonesia yang damai. Di Indonesia bisa kita lihat, sebagai contoh yang paling dekat adalah upaya untuk memblokade ceremoni perayaan natal dan Tahun Baru. Upaya itu dimulai dengan mengeluarkan fatwa haram mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru kepada umat Kristani. Tahun baru masehi bukanlah tahun baru umat Islam. Isu ini dilempar berulang-ulang kali di setiap akhir tahun.

Padahal kita mengetahui umat Islam adalah umat mayoritas di Indonesia. Ia juga bukan agama yang didikriminasikan, tapi agama yang resmi keberadaannya di Indonesia. Pertanyaannya dalam hal ini adalah, kenapa umat Islam seolah-olah mencari-cari permasalahan, dengan mengaitkan segala sesuatu dengan Isu agama, seolah-olah mereka itu dalam kondisi masyarakat yang minoritas, teraniaya?

Padahal kita dapat belajar dari bagaimana founding fathers kita merumuskan negara-bangsa Indonesia. Perdebatan mengenai konsep negara, dalam sejarah Indonesia, menunjukkan betapapun sangat tajamnya perdebatan yang terjadi di persidangan BPUPKI, silaturrahmi dan persaudaraan tetap dijaga, dan benar-benar mencerminkan sikap kenegarawanan yang sebenarnya. Mereka menyadari sekali bahwa perjalanan dan keputusan yang mereka ambil akan menjadi sejarah dan dikenang oleh bangsanya sepanjang masa. Karena itulah mereka berupaya keras untuk memikirkan yang terbaik sebagai fundamen negara Indonesia yang dicita-citakan.

Peristiwa itu sangat jelas terlihat ketika perdebatan antara tokoh-tokoh yang tergabung dalam kelompok “ Islam” dan “kebangsaan”. Pada awalnya, mereka sulit menemukan kesesuaian, hingga Bung Hatta melakukan Lobby dengan tokoh-tokoh Islam untuk mengganti tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan kalimat yang lebih netral “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kompromi politik antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam untuk mewujudkan cita-cita Negara-Bangsa Indonesia (nation-state) dalam mewujudkan kemerdekaan dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Tidak berlebihan dikatakan, bahwa kesediaan tokoh-tokoh Islam untuk menyepakati “ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan pengorbanan yang luar biasa demi keutuhan dan adanya “Indonesia” sebagai sebuah perjalanan umat Islam Indonesia.

Jika kita ikuti dan lihat laporan-laporan dari berbagai media saat ini sungguh memprihatinkan. Begitu meningkatnya kekerasan atas nama Agama. Kekerasan bisa berbentuk pelarangan aliran keagamaan, pengusakan tampat ibadah, pelarangan dokumen keagamaan dan atribut-atribut agama tertentu. Saat ini memang menjadi lebih rumit. Terutama ketika sejumlah isntitusi dan elit agama dan ulama serta politisi justru tidak melakukan pengayoman dan tindakan solutif atas merebaknya kekerasan yang mengatasnamakan agama. Bahkan sebagaian ulama malah “memihak” pada mereka yang menebarkan kekerasan dan kriminalisasi atas masalah keagamaan tersebut.

Peran ulama dan pemanggu kebijakan berperan penting dalam persoalan ini. Ulama, dengan fatwanya mesti berhati-hati dan sangat memahami konsekuensi dari fatwa yang dikeluarkannya tersebut. Fatwa akan berimplikasi sosial, politik serta keagamaan masyarakat Indonesia yang penuh dengan Kebhinekaan agama, suku, adat istiadat dan tradisi sebagai warisan sejarah perjalanan Indonesia. Fatwa Haram mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru misalnya, demikian sangatlah menyinggung perasaan umat antar beragama, sekaligus juga membingungkan masyarakat.

Fatwa-fatwa yang tak mempertimbangkan aspek tersebut bisa berimbas pada apa yang disebut dengan gejolak gerakan fundamentalis dan radikal dikalangan ‘akar rumput’, level paling bawah dalam masyarakat.[]

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY