Bung Hatta: Pendidikan Politik

Bung Hatta: Pendidikan Politik

173
1
Buku Berjuang dan Dibuang/Desip Trinanda

“Rakyat kita terlalu lama “dididik” dengan cita-cita umum, dengan dendang persatuan, sehingga mereka keliru tentang asas mana yang harus dipakai. Riwayat yang lalu memberi kenyataan kepada kita bahwa yang sedemikian itu membunuh semangat dan pergerakan rakyat. Oleh karena itu, wajib bagi kita memajukan didikan yang baru dengan asas yang terang” (Bung Hatta, halaman 27)

Pada ulasan buku I sebelumnya, kita dapat melihat perjuangan Bung Hatta untuk kemerdekaan Indonesia, semangatnya dalam melawan penjajah, dan intelektualitasnya. Dalam buku jilid II yang berjudul “Berjuang dan Dibuang” ini, Bung Hatta mengawali cerita tentang kepulangannya ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda, 1932. Kepulangan Bung Hatta ke Indonesia bukan disertai dengan uang yang banyak, mobil mewah, atau pun dengan pakaian yang serba baru dan trend, bukan pula dengan pekerjaan yang menjanjikan. Tetapi kepulangan Hatta membawa “sesuatu” yang membentuk pola pikirnya dan melahirkan karya-karyanya. Ia pulang membawa buku.

Jika dahulu guru SD menyebut bahwa buku adalah “guru yang bisa dibawa kemana-mana”, maka Hatta pulang dengan membawa 16 peti besi yang berisi buku-bukunya. Semua buku itu mendapat pemeriksaan dari pemerintah Hindia Belanda dan berujung pada penahanan majalah Indonesia Merdeka, dengan alasan majalah tersebut dilarang beredar di Indonesia.

Ketika berada di Indonesia, Hatta meleburkan diri dalam gejolak pergerakan kebangsaan, ia mengambil kepemimpinan partai PNI Baru (Pendidikan Nasional Indonesia Baru) yang sebelumnya telah didirikan oleh Sutan Sahjril dan kawan-kawannya. Berdirinya PNI Baru berawal dari penentangan terhadap pembubaran PNI (Partai Nasional Indonesia) di bawah penganjur besarnya MR. Sartono, pasca Soekarno dan tiga kawannya ditangkap. Lalu Sartono mendirikan Partai Indonesia (Partindo) sebagai gantinya pada tahun 1930.

Hatta melihat pembubaran tersebut adalah tindakan memalukan dan melemahkan gerakan rakyat. Hatta mengatakan apakah mereka lupa bahwa tindakan itu menunjukan kepada rakyat bahwa mereka tidak bersedia berkorban. Oleh sebab itu, Hatta mendirikan majalah Daulat Ra’jat setelah kesepakatannya dengan Soejadi. Hatta mengatakan asas dari Daulat Ra’jat adalah rakyat, karena rakyat adalah jantung bangsa. Rakyat adalah tempat mengukur tinggi dan rendahnya derajat kita.

Jika saat ini, partai politik tidak begitu mementingkan pendidikan dan rakyat, tentu “jauh panggang dari pada api” dari apa yang dicita-citakan Bung Hatta

Suatu ketika Hatta membuat karangan untuk asas PNI Baru, dengan judul “PENDIDIKAN” dan diterbitkan di Daulat Ra’jat. Hatta mengatakan, tak apa PNI Baru dikatakan sebagai “sekolah-sekolahan”, karena memang kita butuh bersekolah. Sekolah yang akan membentuk budi pekerti. Sekolah sekaligus akan membentuk iman. Hatta melihat pendidikan semacam itulah yang dibutuhkan oleh pergerakan. Lebih jauh, Hatta mengatakan, jika berasaskan massa, sebuah gerakan akan memiliki ketergantungan pada pemimpin. Inilah persoalan yang dilihat Hatta dalam pembubaran PNI, pasca Sukarno ditangkap.

Menjadikan pendidikan sebagai asas PNI Baru, tentu merupakan tugas berat bagi Hatta dan kawan-kawannya. Bagaimana tidak, pendidikan tersebut diharapkan mampu merubah corak pemikiran masyarakat. Pendidikan untuk kemerdekaan dan melepaskan diri dari penjajah. Apa yang dirumuskan Hatta merupakan hal penting untuk seluruh gerakan ataupun partai politik yang ada di tanah air. Jika saat ini, partai politik tidak begitu mementingkan pendidikan dan rakyat, tentu “jauh panggang dari pada api” dari apa yang dicita-citakan Bung Hatta.

PNI Baru dan Partindo

PNI Baru dan partindo dalam perjalanannya sempat ada perundingan untuk disatukan. Hal tersebut bermula dari pertemuan Hatta dengan Soekarno di Bandung, 1932. Ketika itu, Soekarno bercerita pengalamannya di penjara Sukamiskin serta membisikan kepada Hatta supaya lekas-lekas ke Bandung jika sudah pulang ke Jakarta, guna membicarakan persatuan PNI Baru dengan Partindo. Melalui Sartono, Hatta mendapatkan pesan dari Soekarno, ia meminta Hatta, Sjahrir, dan Sartono bertemu di rumahnya di Bandung. Pertemuan tersebut terjadi antara tanggal 20 dan 30 September 1932, dan menghasilkan kesepakatan untuk merundingkan persatuan PNI Baru dengan Partindo, tanggal 25 September.

Hatta mengatakan, sebenarnya tidak mungkin menyatukan dua gerakan tersebut (PNI Baru-Partindo). Pernyataan tersebut selaras dengan karangannya di Daulat Ra’Jat dengan judul “penderitaan Kita”, tanggal 10 September. Sjahrir mengatakan kepada Hatta, jika Soekarno menghendaki dua orang dari PNI Baru, maka ia tak perlu ikut. Biarlah Maskoen yang menggantikannya. Sesampainya Hatta di Bandung, ia menemui Maskoen yang kebetulan tinggal di Bandung. Tetapi Maskoen juga menolak untuk ikut. Pada akhirnya hanya Hatta yang berangkat ke rumah Soekarno. Perundingan itu melahirkan sebuah kesepakatan bahwa antara PNI Baru dan Partindo tidak boleh saling serang.

Namun kesepakatan (PNI Baru-Partindo) tidak bertahan lama. Pada tahun 1933 majalah Persatuan Indonesia milik Partindo menerbitkan sebuah tulisan dengan judul “Topengnya Drs. Moh. Hatta Terbuka! Pemimpin PNI Mau Djadi Lid Tweede Kamer! Awas Rakyat Indonesia”. Menurut Hatta, tulisan tersebut menuding dirinya dengan tuduhan menerima tawaran bergabung dengan Tweede Kamer (Badan Perwakilan Bangsa Imperialisme Belanda), dan telah meninggalkan dasar non-cooperation untuk menjadi kooperator. Padahal tawaran itu belum diterima Hatta sama sekali. Sebab untuk menerima, harus melalui persetujuan PNI Baru (lihat halaman 47-48). Setelah itu, berita di surat kabar pecah serta muncul sindiran terhadap Hatta bahwa ia telah berubah haluan dari non-cooperation.

Hatta menjawab tudingan tersebut dengan mengatakan bahwa memang pada tanggal 08 Desember 1932, ia menerima telegram dari OSP (Onafhankelijke Sosialistische Partij) untuk dikandidatkan oleh Partai Sosialis Merdeka (kiri) menjadi anggota Tweede Kamer. Pada 13 Desember 1932, Hatta menolaknya setelah berunding dengan PNI Baru. Selanjutnya, Hatta diwawancarai oleh surat kabar Utusan Indonesia dan Sin Po tentang “Hatta dan non-cooperation”. Hatta menjelaskan bahwa non-cooperatian tidak anti-aksi parlementarisme, dan tidak mau bekerja sama dengan pemerintah jajahan. Di negeri jajahanya ia menolak dewan-dewan palsu yang tidak dipilih rakyat dan menerima yang sebaliknya. Berbeda dengan Tweede Kamer yang bisa dipakai untuk menyerang kolonial imperialisme.

Tidak hanya sampai di sana, pada tanggal 21 Desember 1932 Soekarno membuka polemik baru tentang non-cooperation dengan mengirimkan karangan ke Pers Indonesia dan Tionghoa, sekaligus menjadi perbedaan pandangan antara PNI Baru dan Partindo. Bagi Partindo, “seorang non-cooperation melanggar asasnya apabila masuk dalam Tweede Kamer” sedangkan bagi PNI Baru “duduk bersidang di Tweede Kamer tidak melanggar asas non-cooperation, karena Tweede Kamer adalah suatu parlemen, bukan dewan jajahan’’.

Bagi Soekarno, yang menjadi dasar adalah “kebutuhan kaum sana (Belanda) berbeda dengan kebutuhan kita (Indonesia)”. Dengan demikian, seorang nasionalis yang suka duduk di Tweede Kamer berarti tidak menjalankan politik yang prinsipil, dalam artian melanggar asas non-cooperation. Soekarno menambahkan bahwa Partindo menjalankan politik non-cooperation tertuju kepada semua dewan-dewan kaum pertuanan, menolak duduk di Volskraad, di Stetan Gneral, di Volkenbond, dan menjalankan politik prinsipil.

Bagi Hatta, pernyataan yang disampaikan Soekarno adalah paham yang bertukar-tukar. Soekarno menyamakan Tweede Kamer dengan Volskraad dan Volkenbond, parlemen dengan non-parlemen. Hatta menilai, paham non-cooperation Soekarno telah menjadi dogma, agama-politik, dan tidak lagi menjadi asas perjuangan. Politik prinsipil Soekarno-Partindo berbeda dengan kenyataan. Soekarno pernah meminta pertolongan kepada mahkamah kaum “sana” (Road van justitie) ketika dihukum oleh Landraad di Bandung, serta kompromi antara pemimpin-pemimpin Partindo yang menjadi advocaad dengan hakim-hakim “sana”.

Dengan semangat dan landasan berpikir yang kuat, Hatta terlahir sebagai seorang pemimpin yang mempunyai konsep pemikiran dalam membentuk corak kehidupan masyarakat

Soekarno menambahkan pendapatnya dengan membandingkan pergerakan non-cooperation Indonesia dengan Irlandia. Kaum Sinn Fein Irlandia dikenal dengan semboyan “Djanganlah masuk dalam Wesminster (parlemen Irlandia-Inggris) itu, dirikanlah Wesminster sendiri”. Bagi Hatta, contoh tersebut hanya melemahkan pendapat Soekarno karena Wesminster berbeda dengan Tweede Kamer yang hanya parlemen untuk Naderlan. Bagi Hatta, non-cooperation Irlandia hanya bisa dijadikan contoh untuk membangkitkan semangat dan  kepercayaan rakyat untuk membangun  “diri sendiri”.

Setelah penjelasan Hatta, perdebatan meredam. Pemimpin-pemimpin Partindo merasa Soekarno terjepit untuk memajukan perjuangan partai PNI Baru melalui surat kabar dan majalah. Tambah lagi, dalam Partindo sendiri terjadi perbedaan pandangan antara Soekarno, Soewandhi, dan Amir Sjarifuddin tentang non-cooperation. Partindo juga melarang anggotanya membaca uraian Daulat Ra’jat, Menyala, dan Api Ra’jat. Kontras dengan PNI Baru, dimana anggotanya banyak mendapatkan pelajaran politik dan mempertahankan asas pergerakan.

Dengan semangat dan landasan berpikir yang kuat, Hatta terlahir sebagai seorang pemimpin yang mempunyai konsep pemikiran dalam membentuk corak kehidupan masyarakat. Dalam buku ini dituliskan “Bagi kita rakyat itu yang utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan. Karena rakyat adalah jantung hati bangsa, rakyat tempat mengukur tinggi rendahnya derajat kita. Dengan rakyat kita akan naik dan dengan rakyat kita akan turun” (lihat halaman 6).[]

BERBAGI
Artikel sebelumyaTeater: Mungkinkah Bergaya Lapau?
Artikel berikutnyaAyam Beranak Di Surau
Penulis adalah alumni MTI Canduang. Saat ini kuliah di Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu ia juga aktif berdiskusi di Surau Tuo Institute.

1 KOMENTAR

Comments are closed.