Ijma’: Sebuah Pengantar 30 Ijma’ Ulama Seputar Ramadhan

Ijma’: Sebuah Pengantar 30 Ijma’ Ulama Seputar Ramadhan

44
0
Ilustrasi/Dok. Istimewa

Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta’ala atas nikmat Ramadhan yang diberikan kepada hamba-Nya yang beriman. Shalawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dengan izin dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta’ala, semoga penulisan kembali perihal kesepakatan para ulama terkait Ramadhan ini menjadi salah satu bagian dari memperjelas peranan ulama sebagai pewaris Nabi dalam upaya mereka menyampaikan risalah kenabian untuk kebaikan umat di dunia dan akhirat. Tulisan singkat tanya jawab seputar Ijma’ ini adalah pengantar tulisan tentang 30 ijma’ ulama terkait ramadhan yang akan dituliskan satu ijma’ dalam satu hari hingga akhir ramadhan ini yang dilengkapi dengan referensi-referensinya, insyaallah.

IJMA‘

Pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan Ijma‘?

Jawaban: Ijma‘ adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam yang tergolong kepada Ahlu al-Hall wa al-‘Aqd dalam suatu hal. Definisi ini adalah salah satu dari 28 definisi yang dimunculkan ulama Ushul al-Fiqh lintas mazhab yang di antaranya adalah Imam Baidhawi (w.691H) di dalam karyanya Minhâj al-Wushûl Ilâ ‘Ilm al-Ushûl, meski definisi ini mendapatkan kritikan oleh Imam Isnawi. Prof. Dr. Ali Jumu‘ah dalam karyanya, al-Ijmâ‘ ‘Inda al-Ushuliyyîn lebih memilih definisi yang ditawarkan oleh Imam al-Baidhawi ini dengan redaksi sebagaimana berikut ;

اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور

Pertanyaan: Apakah poin-poin mendasar dari definisi ini?

Jawaban: Setiap potongan kata dalam definisi Ijma‘ ini memberi pengaruh kepada beberapa hal, sbb;

  1. Ittifâq, yakni kesepatakan. Pandangan seorang mujtahid maupun perbedaan pendapat antar mujtahid tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kesepakatan, baik kesepakatan secara lisan, tulisan, perbuatan, membiarkan suatu perbuatan karena dinilai tidak salah secara bersama dengan barometer syariat seperti Ijmâ‘ Sukûtî.
  2. Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, yakni para mujtahid. Dalam hal ini kesepakatan kalangan awam tidak termasuk dalam kategori Ijma‘, termasuk juga kesepakatan sebagian mujtahid meski jumlah mereka relatif banyak dan didukung oleh kesepakatan kalangan awam. Hal itu disebabkan oleh kecacatan ijma‘ bila terdapat perbedaan pandangan mujtahid lain, meski Imam Thabari (w.310H) menilai hal itu sudah dapat dikatakan Ijma‘.
  3. Min Ummah Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, yakni umat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kesepakatan yang pernah terjadi pada kalangan mujtahid umat para Nabi sebelum Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak dapat dijadikan sandaran bagi umat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Namun begitu Imam Asfarâyînî (w.418H) menambahkan bahwa kesepakatan para mujtahid sebelum Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam tetap dikatakan Ijma‘ di kalangan mereka. Pada poin nomor tiga inilah yang menjadi kritikan Imam Isnawi (w.772H), karena kalimat “umat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam” masih perlu dirinci, yaitu umat setelah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat. Karena bila tanpa rincian tersebut, maka umat saat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam masih hidup dapat melakukan ijma‘, padahal saat keberadaan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak memerlukan ijma‘, karena satu ketetapan atau persetujuan dari beliau sudah dapat dijadikan argumen tanpa harus ada kesepakatan para sahabatnya.
  4. ‘Alâ Amr Min al-Umûr, yaitu sesuatu perkara, termasuk hal yang terkait syariah, bahasa, maupun perkara duniawi.

Pertanyaan: Apakah Ijma‘ memiliki kekuatan hukum?

Jawaban: Ijma‘ memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak boleh bertindak berbeda dengan apapun yang disepakati secara ijma‘. Bahkan di samping itu ijma‘ juga berperan dalam menjelaskan posisi sebuah dalil baik dari al-Qur’an maupun Hadis dalam hal status Qath‘i-nya Dalâlah dari ayat maupun suatu hadis.

Seperti ayat :

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

“Siapa pun di antara kalian yang telah melihat Hilal, maka berpuasalah”

Ulama ijma‘ bahwa kalimat perintah berpuasa dengan adanya sebab masuk bulan ramadhan seperti bila telah melihat Hilal ini memberikan hukum wajib berpuasa.

Pertanyaan: Adakah dalil pendukung atas kekuatan hukum ijma‘?

Jawaban: Terdapat beberapa dalil al-Qur’an yang menguatkan itu;

  1. Surat al-Baqarah ayat 143.
  2. Surat Âli ‘Imrân ayat 110
  3. Surat al-Nisâ’ ayat 59 dan 115.

Begitu juga dalil dari hadis ;

  1. Hadis yang berbunyi ;

لا تجتمع أمتي على ضلالة

“Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan”

Tentunya umat yang dimaksud disini adalah para mujtahid yang memiliki kompetensi dalam menggali hukum. Hadis ini memiliki banyak jalur periwayatan, bahkan Syaikh Abdullah Ibn al-Shiddîq al-Ghummârî (w.1413H) di dalam I‘lâm al-Râki‘ al-Sâjid menyatakan riwayatnya mencapai derajat mutawatir.

  1. Hadis shahih dari Anas Ibn Malik radhiyallahu ‘anhu (w.93H) ketika jenazah lewat di hadapan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat radhiyallahu ‘anhum, lalu mereka menyebut jenazah tersebut adalah orang baik, kemudian Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan; Wajabat (Kebaikan atau surga wajib baginya), dan mengatakan ;

أنتم شهداء الله في الأرض

“Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi”

Pertanyaan: Bukankah dalam satu riwayat Imam Ahmad (w.241H) pernah mengatakan;

من ادعى الإجماع فهو كاذب

“Siapapun yang mengklaim ijma‘, dia telah berbohong”?

Jawaban: Benar sekali. Namun yang dimaksud adalah orang yang mengaku adanya ijma‘ tanpa argumen dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan mengingkari keberadaan ijma‘ dan kekuatan hukumnya, karena Imam Ahmad juga pernah menampilkan kesepakatan-kesepakatan para ulama semasanya dan sebelumnya. Bila bukan suatu kesepakatan tentunya beliau tidak berkenan mengatakannya sebagai suatu kesepakatan.

Pertanyaan: Bila ayat dan hadis telah jelas berbicara satu hukum, maka untuk apa ada ijma’?

Jawaban: Barangkali muncul pertanyaan tentang urgensi ijma‘ ketika dalil dari al-Qur’an dan Hadis sudah cukup jelas tentang puasa. Bahkan tidak hanya puasa, bersuci, shalat, zakat, haji dan banyak jenis ibadah lain yang memiliki dalil jelas dari al-Qur’an dan Hadis juga tak jarang ditemukan keterangan adanya ijma‘. Hal tersebut dapat kita temukan misalnya dalam Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid karya Imam Ibnu Rusyd al-Hafîd (w.595H) sebagaimana berikut;

  1. Thahârah (bersuci)

فأما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة والإجماع

“Dalil wajib bersuci adalah al-Qur’an, Hadis dan Ijmâ‘”

  1. Shalat

أما وجوبها فبيّن من الكتاب والسنة والإجماع

“Kewajiban shalat sudah sangat jelas dari al-Qur’an, Hadis dan Ijmâ‘”

  1. Zakat

فأما معرفة وجوبها فمعلوم من الكتاب والسنة والإجماع

“Informasi tentang kewajiban zakat, dapat diketahui dari al-Qur’an, Hadis dan Ijmâ‘”

  1. Puasa

فأما صوم شهر رمضان فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع

“Hukum berpuasa di bulan Ramadhan adalah wajib berdasarkan al-Qur’an, Hadis dan Ijmâ‘”

  1. Haji

فأما وجوبه فلا خلاف فيه لقوله سبحانه

“Adapun kewajiban haji, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya, karena ada firman Allah subhânahu”

Ijma‘ tentu memiliki peranan penting ketika disandingkan dengan al-Qur’an dan hadis yang berbicara tentang perbuatan dan amalan seperti pada contoh-contoh di atas. Lahirnya hukum wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram tidak bisa lepas dari disiplin ilmu tertentu yang khusus membahas teks-teks al-Qur’an dan hadis terkait perbuatan mukallaf. Peranan ijma‘ dalam hal ini adalah untuk mengokohkan kekuatan dalâlah dari teks-teks al-Qur’an dan hadis tersebut, bahwa teks itu memang berbicara tentang satu hal tertentu secara jelas (nash), berikut hukum yang dilahirkan darinya yang dilengkapi dengan usaha memperhatikan ada atau tidaknya indikator-indikator (al-Qarâ’in wujûdan wa ‘adaman) yang berfungsi untuk menegaskan status hukum suatu perbuatan mukallaf.

Di antara bentuk kalimat yang dapat melahirkan hukum wajib adalah kalimat langsung yang menunjukkan hukum wajib seperti Wajaba, Awjaba dan Iftaradha dalam hadis Mu‘adz Ibn Jabal ketika diutus Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam ke Yaman, kalimat perintah (Fi‘l al-Amr) dalam bentuk asli seperti Aqîmû dalam ayat perintah salat, maupun dalam bentuk kata kerja mudhâri‘ yang terhubung dengan Lam al-Amr seperti Li-Yashum pada ayat kewajiban puasa, maupun dalam bentuk Ism Fi‘l al-Amr berbentuk Jarr Majrûr seperti ‘Alâ al-Nâs pada ayat tentang haji, dan lain sebagainya.

Ketika pemahaman atas dalil-dalil tersebut dinilai tidak ada perbedaan pendapat ulama sehingga melahirkan satu hukum wajib -misalnya- dan dikokohkan dengan kaedah ushul yang mereka bangun seperti hukum asal yang muncul dari kalimat perintah adalah wajib selama tidak ada indikator yang menurunkan status hukumnya, maka kesepakatan mereka dalam menetapkan hukum yang dipahami dari dalil-dalil tersebut menjadi penegas dan penyambung informasi kepada masyarakat bahwa dalil-dalil tersebut memang melahirkan hukum wajib dan mesti dilakukan. Karena bila tanpa ulama yang membidangi hal tersebut, dalil-dalil dari teks-teks itu dinilai tidak akan produktif dan tidak bermanfaat untuk masyarakat karena hanya menjadi sesuatu yang bisu. Peran ini telah dimulai oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya radhiyallahu ‘anhum sebagai Ahl al-‘Ilm, kemudian dilanjutkan oleh para ahli warisnya.[]

Nb: Tulisan ini disadur dari akun media sosial pribadi penulis. Selanjutnya tarbijah islamijah akan memposting tulisan dengan topik ini secara berkala selama Ramadhan.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY