LDK, Generasi Baru Islam Politik?

LDK, Generasi Baru Islam Politik?

190
1
Ilustrasi/Dok.Istimewa

Pada dekade akhir abad ke-20 Indonesia berhasil melewati gelombang reformasi dengan berhentinya Soeharto sebagai Presiden Indonesia setelah tiga puluh dua tahun berkuasa. Dalam proses kejatuhan Soeharto tahun 1998, tidak bisa dilepaskan dengan dominannya intelegensia Muslim yang berperan aktif dalam dunia politik. Hal ini disebabkan kepedulian Soeharto terhadap Islam politik tahun 1990-an mengalami perubahan dibandingkan dasawarsa sebelumnya. Misalnya, Penggunaan jilbab yang menjadi tabu sebelumnya mulai diperlonggar, didirikannya Yayasan Amal Bhakti Pancasila, Bank Muamalat dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta jargon-jargon Islam yang disimbolkan secara ekstrim mulai memudar—sebagai bentuk terbukanya ruang politik bagi intelegensia Muslim.

Berangkat dari sejarah kelam hubungan Islam dan negara. Perkembangan Islam yang dibawa intelegensia Muslim Indonesia memberikan warna tersendiri bagi perpolitikan Indonesia. Pasalnya, Islam yang tidak mendapatkan ruang publik berpolitik era Orde Lama dan Orde Baru—menjelang  kejatuhan Soeharto, intelegensia Muslim terdidik, misalnya, Habibie, Amien Rais, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid  berperan membangun kekuatan masyarakat sipil.

Perkembangan intelegensia Muslim Indonesia dekade akhir abad ke-20 berbeda dengan pendahulunya intelegensia Muslim awal abad ke-20. Misalnya, keberadaaan Serikat Islam (SI) tahun 1900-an, hanya sedikit diisi intelegensia Muslim Indonesia, kaum terdidik Muslim lebih memilih bergabung dengan organisasi yang berkaitan dengan kaum priyayi seperti Budi Utomo dan Indische Partij.

Sebenarnya tidak bertemunya hubungan Islam dengan negara, bukan hanya bagian dari penolakan Islam terhadap demokrasi sebagai produk barat. Tesis ini akan saya bandingkan dengan pendapat  sarjana Indonesianis lainnya seperti Herbert Feith, Herry J. Benda dan Anderson yang lebih mendefenisikan ketidakcocokan demokrasi di Indonesia karena persoalan kepemimpinan, budaya kerajaan dan Jawa.

Jadi, literatur kajian hubungan Islam dan negara di Indonesia tidak banyak, meskipun Islam sebagai Agama mayoritas pengikutnya. Hubungan Islam dengan Negara baru muncul secara jelas saat gelombang reformasi hampir mendekati kejatuhan Soeharto. Adanya transformasi pendekatan Soeharto terhadap Islam tahun 1990-an dari represif ke akomodatif, menunjukkan adanya perbedaan tokoh intelegensia Muslim itu memaknai hubungan Islam dengan negara sehingga pemerintah melunak terhadap Islam.

Sehubungan dengan itu, intelegensia Muslim seperti Yudi Latif memberikan pemetaan menarik tentang geneologi intelegensia Muslim Indonesia dekade akhir abad ke-20, perubahan pendekatan Muslim yang dulu berada di pinggiran akar rumput, tahun 1990-an mulai berubah drastis menjadi perhimpunan-perhimpunan terdidik. Organisasi-organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

HMI sebagai organisasi mahasiswa tertua yang berdiri 5 Februari 1947, secara kajian akademik membahas tentang gagasan intelektual HMI bukan lagi sesuatu yang baru. Tokoh HMI seperti Nurcholish Madjid, Islam Yes, Partai Islam No,1970-an merupakan sikap yang ditunjukkan HMI melalui tokohnya Cak Nur. Begitu juga dengan tokoh HMI lainnya, Ahmad Wahib, dalam catatan hariannya, Pergolakan Pemikiran Islam, Wahib menunjukkan kesegaran pemikirannya menghadapi globalisasi dan modernisasi tentang hubungan Islam dan negara.

Ihwalnya, saya tidak membaca tentang intelegensia Muslim HMI, seperti yang diuraikan di atas, secara geneologis HMI sudah lama berperan sebagai kekuatan politik mahasiswa di Indonesia. Dari beberapa kekuatan politik yang ada, saya lebih memandang KAMMI sebagai organisasi mahasiswa yang menggerakkan Islam politik pasca reformasi. Organisasi yang berdiri pada 29 Maret 1998 adalah perhimpunan intelegensia Muslim Indonesia yang lahir sebagai kelas menengah baru setelah NKK/BKK ditelurkan  Orde Baru dengan munculnya Lembaga Dakwah Kampus.

Lembaga Dakwah Kampus intelegensia yang berkembang di perguruan tinggi sekuler (baca: umum). Gerakannya sampai ke daerah perkotaan serta kemunculan intelegensia Muslim ini mengalahkan perhimpunan akar rumput pinggiran—kota yang identik dengan keberadaan perguruan tinggi—menjadi fenomena baru intelegensia Muslim Indonesia pasca reformasi untuk menunjukkan “politik identitas”nya sebagai Muslim secara individu ataupun kelompok.

Sarjana seperti Abdul Gaffar Karim (2006) menyebut “kelas menengah Muslim ini sebagai “santri baru” sebagai sebuah varian baru dari tesis terkenal tentang masyarakat Jawa, Clifort Geertz (1952): Priyayi, Santri, Abangan. Santri Baru adalah kelompok masyarakat muslim yang umumnya berangkat dari latar belakang keluarga non santri lalu mengalami Islamisasi ketika mereka memasuki bangku perkuliahan.

Perkembangan “santri baru” sebagai bagian intelegensia Muslim Indonesia mengalami perkembangan dari 1970-1980-an. Awal munculnya golongan santri baru sebagai bentuk perlawanan terhadap gerakan represif Orde Baru. Masjid kampus dijadikan  sarana ”menguzlahkan” diri aktivis dakwah kampus untuk tetap bisa mengkaji/mengaji pemikiran Islam, dibalik kuatnya doktrin “asas tunggal” yang tidak memberikan ruang berpikir dan berkumpul bagi intelegensia Muslim kampus.

Perkembangan dakwah kampus di perguruan tinggi umum memiliki sejarah  panjang yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah politik Partai Masyumi yang “kelam” dengan dinamika politik Orde Lama dan Orde Baru. Singkatnya, gerakan Masyumi pasca-dibubarkan diambil alih Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), merujuk Yudi Latif, DDII kemudian memosisikan dirinya sebagai sumber utama dan agen konsultasi bagi dakwah Islam yang efektif di masyarakat modern. Pasalnya, pasca dibredel pemerintah gerakan keislaman dikomandoi DDII untuk tetap memperjuangkan nilai-nilai keislaman.

Selain Orde Baru tidak memberikan kesempatan Islam politik untuk bangkit, Orde Baru lebih takut komunis lahir kembali dibandingkan gerakan Islam meskipun sama bergejolak dengan Orde Baru. Makanya, Orde Baru mewajibkan pendidikan Agama di sekolah-sekolah umum dan perguruan tinggi. Sebab, hubungan komunis dan Islam politik era Orde Lama juga kurang baik, di sinilah Orde Baru memanfaatkan kelompok Islam politik saat penumpasan komunis secara permanen. Dengan berpedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPRS) Nomor II/1967, para siswa wajib mengikuti pelajaran Agama di sekolah umum mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.

Jadi, merujuk sejarah latar belakang kemunculan dakwah kampus di perguruan tinggi sekuler. Keberadaan pendidikan Agama Islam memberikan kesempatan DDII untuk memperkuat basisnya, terutama adanya pendirian Masjid Kampus serta perkumpulan jamaah Masjid Salman ITB yang dalam sejarah selanjutnya menjadi awal berdirinnya Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Setelah berkembang di ITB, dakwah kampus berkembang di perguruan tinggi Indonesia lainnya seperti UI, IPB dan UGM. Nama-nama perhimpunan dakwah kampus yang berkembang saat itu adalah Jama’ah Al-Ghifari di IPB, Arif Rahman Hakim di UI dan Salahudin di UGM. Saat ini Lembaga Dakwah Kampus (LDK) menjadi “santri baru” yang memiliki jejaring yang besar di seluruh Perguruan Tinggi Indonesia.[]

1 KOMENTAR

  1. Menarik memang bila mengkaji dan mengikuti persoalan Gerakan Islam Politik di Indonesia. Menariknya, bukan karena saya paham betol tentang Gerakan Islam Politik, hanya saja, saya jadi teringat tentang Tesis Magister Kakak saya sekaligus kawan saya mondok dikampus UIN, Devi Adriyanti, yang juga membahas Gerakan LDK. Mudah-mudahan Tesis Kak Devi bisa segera diterbitkan, biar aku orang pertama yg membaca buku (tesis) tersebut. Tp gratis lho ya kak hahahahaha…
    Ada beberapa point yg ingin saya tanya dari penulis tulisan ini, ceileee gayaku hehehe…
    Yg pertama, dgn peran penulis yg mengatakan bahwa islam politik era orde baru tidaklah mendapatkan ruang utk bergerak. Menurut saya, bukannya islam politik tidak mendapatkan ruang utk bergerak, hanya saja, rezim Soeharto, kalo saya boleh mengikuti bahasa ‘Buya Suafi’i Maarif’, melakukan ‘Politik Belah Bambu’ terhadap Gerakan Islam Politik. Disatu sisi menginjak, disisi lain mengangkat. Islam Politik yg ‘dianggap merugikan’ ditekan, yg ‘dianggap menguntungkan’ kekuasaan digandeng. Hanya saja, repertoar atau bentuknya berbeda terhadap ruang yang diberikan.

    Yg kedua, dgn munculnya ‘Santri Baru’. Dikatakan bahwa, santri baru, adalah kelompok masyarakat yg hadir dari latar belakang non-santri dan mengalami islamisasi dibangku perkuliahan. Pertanyaan saya, bagaimana proses islamisasi itu diajarkan dan dihadirkan kepada mereka yg dianggap non-santri? Menurut saya, proses itu tidak ujuk-ujuk diterima begitu saja, melainkan ada sesuatu yg dibentuk, entah itu doktrin, entah itu doktor, entah itu keprcayaan atau apapun itu yg diinternalisasikan dan membentuk sebuah keyakinan. Apalagi, utk sampai mampu membuat kelompok yg bisa menerima proses islamisasi itu dan menghasilkan semacam gerakan.

    Sedikit tambahan, Gerakan Islam Politik memang mengalami Politik Belah Bambu eranya Soeharto. Namun, dalam gerakan kultural, bagi saya rezim orde baru lebih lunak terhadap islam. Hal ini tidandai dgn hadirnya, Qasidah Musik Bimbo, gaya dalam berjilbab yg konon katanya terinspirasi oleh perempuan Iran pasca tumbangnya rezim Syah Pahlevi, pembentukan ICMI, Pembentukan Media Islam, dan Menjamurnya pengajian kelas elit dihotel berbintang… Terima Kasih

LEAVE A REPLY